Menu
Pasang iklan SEO disini Murah, 300.000/6 Bulan dan dapatkan Trafik setiap harinya

Hasil-Hasil Sidang PPKI

May
29
2015
by : PakdheBudi Kayamara. Posted in : Uncategorized
Proklamasi kemerdekaan yang telah diikrarkan oleh Soekarno – Hatta belumlah final untuk membentuk Indonesia sebagai negara. Karena itu ada langkah-langkah yang dilakukan oleh PPKI dalam rangka menyempurnakan Indonesia sebagai negara dengan pemerintahan yang sah. Seperti yang telah diuraikan di depan, bahwa PPKI merupakan proses Indonesia-nisasi dari BPUPKI. Sehingga apapun yang ditetapkan pasca kemerdekaan merupakan keputusan yuridis yang membuktikan tidak adanya peranan asing (Jepang) dalam proses pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh PPKI yaitu sebagai berikut.
a.         Sidang Pertama
Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, memutuskan hal-hal sebagai berikut.
1)         Mengesahkan rancangan undang-undang dasar negara yang dibahas dalam sidang BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, undang-undang dasar itu lebih dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
2)         Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden sebagai pelaksana pemerintahan yang sah dari negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Selanjutnya PPKI memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden serta Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.
3)         Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang membantu presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pemilihan umum (pemilu).
b.         Sidang Kedua, Tanggal 19 Agustus 1945
1)         Pembagian wilayah, terdiri atas 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatra.
2)         Adanya komite nasional Indonesia di tingkat daerah.
3)         Ditetapkannya 13 kementerian negara.
Sesuai dengan keputusan PPKI tersebut, maka Presiden Soekarno menunjuk Ahmad Soebardjo sebagai ketua Panitia Kecil. Panitia Kecil ini bertugas membantu presiden dalam membentuk dan menyusun kementerian negara.
Menurut UUD 1945 sistem kabinet Indonesia adalah kabinet presidensial. Pada tanggal 2 September 1945 Presiden Soekarno berhasil menyusun kabinet pertama RI yang terdiri atas 13 kementerian, yaitu sebagai berikut.
1) Menteri Dalam Negeri               :    R.A.A. Wiranata Kusumah wakilnya Mr. Harmani
2) Menteri Luar Negeri                  :    Mr. Ahmad Soebardjo
3) Menteri Keuangan                     :    Mr. A.A. Maramis
4) Menteri Kehakiman                   :    Prof. Mr. Dr. Supomo
5) Menteri Kemakmuran               :    Ir. Surachman Cokro Adisuryo
6) Menteri Keamanan Rakyat       :    Supriyadi
7) Menteri Kesehatan                    :    dr. Buntaran Martoatmojo
8) Menteri Pengajaran                   :    Ki Hajar Dewantara
9) Menteri Penerangan                 :    Mr. Amir Syarifuddin, wakilnya Mr. Ali Sastroamijoyo
10) Menteri Sosial                         :    Mr. Iwa Kusuma Sumantri
11) Menteri Pekerjaan Umum       :    Abikusno Cokro Suyoso
12) Menteri Perhubungan             :    Abikusno Cokro Suyoso
13) Menteri Negara                       :    Wachid Hasyim, dr. M. Amir, Mr. R.M. Sartono, R. Otto Iskandardinata
Selain itu pejabat negara yang diangkat, yaitu sebagai berikut:
1)         Ketua Mahkamah Agung         :           Mr. Dr. Kusumah Atmaja;
2)         Jaksa Agung                           :           Mr. Gatot Tarunamiharja;
3)         Sekretaris Negara                   :           Mr. A.G. Pringgodigdo;
4)         Juru Bicara Negara                 :           Sukarjo Wiryo Pranoto.
Di samping itu, dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 juga telah diputuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi. Kedelapan provinsi itu, sebagai berikut.
1)         Provinsi Sumatra.                  
2)         Provinsi Jawa Barat.              
3)         Provinsi Jawa Timur.             
4)         Provinsi Jawa Tengah.
5)         Provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara).
6)         Provinsi Maluku           .          
7)         Provinsi Sulawesi.
8)         Provinsi Kalimantan.
c.   Sidang Ketiga, Tanggal 22 Agustus 1945
Dalam rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945 di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa (Gambir Selatan, Jakarta) dibahas tiga masalah utama yang pernah dibicarakan dalam sidang sebelumnya. Pertemuan itu dipimpin oleh wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta. Hasil yang dapat dicapai, yaitu sebagai berikut.
1)         Komite Nasional Indonesia (KNI) merupakan sebuah badan atau lembaga yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu). Lembaga ini disusun dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah.
2)         Partai Nasional Indonesia (PNI) dirancang menjadi partai tunggal negara Republik Indonesia, tetapi kemudian dibatalkan.
3)         Badan Keamanan Rakyat (BKR) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum yang didirikan pada tiap-tiap daerah.
to share...Share on FacebookShare on Google+Share on TumblrTweet about this on TwitterEmail this to someone

Komentar

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

artikel lainnya Hasil-Hasil Sidang PPKI

Thursday 22 June 2017 | Uncategorized

Karena Ranu Kumbolo ada di Situ Saya rasa banyak para pendaki gunung Semeru yang jatuh cinta…

Saturday 8 October 2016 | Uncategorized

Ada satu surat yg setiap ayatnya ada kata Allah. Surat apa coba? Apakah surat Al-Ikhlas? Coba…

Saturday 6 January 2018 | Uncategorized

Siapa pernah bermimpi punya kekuatan super? Terbang seperti Superman, pandai merayap seperti Spiderman, atau ingin punya…

Sunday 23 July 2017 | Uncategorized

Salam kenal! Christie Guntur Wibawa Home : Candi Rt.01/04 Jatirejo Ngargoyoso Karanganyar  Solo 18 years Muslim…