Menu
Pasang iklan SEO disini Murah, 300.000/6 Bulan dan dapatkan Trafik setiap harinya

Jenis-Jenis Hukum

May
29
2015
by : PakdheBudi Kayamara. Posted in : Uncategorized

Ada banyak jenis hukum yang dikenal masyarakat. Jenis-jenis hukum itu ada yang dibagi menurut bentuknya, menurut wilayah berlakunya, menurut fungsi dan tugasnya, menurut waktu berlakunya, dan menurut isi masalah yang diatur.
a.   Hukum Menurut Sumbernya
            Menurut sumbernya hukum dapat dibagi menjadi empat, sebagai berikut.
1) Hukum Undang-Undang
Hukum undang-undang, adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
2) Hukum Kebiasaan
Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
3) Hukum Traktat
Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antarnegara (traktat).
4)   Hukum Yurisprudensi
                        Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena peraturan hakim.
b.   Hukum Menurut Bentuknya
Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam hukum tertulis dan tidak tertulis.
1)   Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan.
2)   Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis.
c.   Hukum Menurut Tempat Berlakunya
            Menurut tempat berlakunya, hukum dapat dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut.
1)   Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku pada suatu negara.
2)   Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
3)   Hukum asing yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.
4)   Hukum gereja yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya.
d.   Hukum Menurut Waktu Berlakunya
Menurut waktu berlakunya, hukum dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.
1)   Ius Constitutum (Hukum Positif)
                  Ius constitutum (hukum positif) yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
2)   Ius Constituendum
Ius constituendum yaitu hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa yang akan datang.
3)   Hukum Asasi (Hukum Alam)
Hukum asasi (hukum alam) yaitu hukum yang berlaku di semua tempat dalam segala waktu untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapa pun juga di seluruh dunia.
e.   Hukum Menurut Cara Mempertahankannya
Menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi menjadi dua.
1)   Hukum Material
Hukum material yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan.          Contoh: hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang.
2)   Hukum Formal
Hukum formal yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur tata cara hakim memberi keputusan. Contoh: hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Peraturan yang mengatur tata cara hakim memberi keputusan. Contoh: hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
f.    Hukum Menurut Wujudnya
Hukum menurut wujudnya dibagi menjadi hukum objektif dan hukum subyektif.
1)   Hukum objektif yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenali orang atau golongan tertentu.
2)   Hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum dan berlaku terhadap satu orang atau lebih.
g.   Hukum Menurut Sifatnya
            Hukum menurut sifatnya dapat dibagi menjadi hukum memaksa dan hukum yang mengatur.
h.   Hukum Menurut Isinya
Hukum menurut isinya dibagi sebagai berikut.
1)   Hukum Publik
            Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik mencakup hukum tata negara, administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara.
a)   Hukum tata negara; mempelajari hukum negara tertentu, seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, hak-hak asasi warga negara, alat-alat perlengkapan negara, dan sebagainya. Singkatnya, mempelajari hal-hal yang bersifat mendasar dari negara.
b)   Hukum administrasi negara; seperangkat peraturan yang mengatur cara bekerja alat-alat perlengkapan negara, termasuk cara melaksanakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh setiap negara. Singkatnya, mempelajari hal-hal yang bersifat teknis dari negara.
c)   Hukum pidana;hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), pelanggaran (overtredingen) adalah perbuatan yang melanggar (ringan) dengan ancaman denda. Sebaliknya, kejahatan (misdrijven) adalah perbuatan yang melanggar (berat), seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya.
d)   Hukum acara atau hukum formal (pidana dan perdata); seperangkat aturan yang berisi tata cara menyelesaikan, atau mempertahankan hukum material di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2) Hukum Privat (hukum perdata)
Hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan orang-perorangan. Perdata berarti warga negara atau sipil. Sumber pokok hukum perdata adalah Buergelijk Wetboek (BW). Dalam arti luas, hukum privat (perdata) mencakup juga hukum dagang dan hukum adat. Hukum perdata dibagi sebagai berikut.
a)   Hukum perorangan, yaitu himpunan peraturan yang mengatur manusia sebagai subjek hukum tentang kecakapannya memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Manusia dan badan hukum (PT, CV, firma, dan sebagainya) merupakan pembawa hak atau sebagai subjek hukum.
b)   Hukum keluarga, yaitu hukum yang memuat serangkaian peraturan yang timbul dari pergaulan hidup dalam keluarga (terjadi karena perkawinan yang melahirkan anak). Hukum keluarga dapat dibagi sebagai berikut.
(1)  Kekuasaan orang tua, yaitu kewajiban membimbing anak sebelum cukup umur. Kekuasaan orang tua putus ketika anak telah dewasa (21 tahun), terlalu nakal, atau putusnya perkawinan.
(2)  Perwalian, yaitu seorang/perkumpulan tertentu bertindak sebagai wali untuk memelihara anak yatim piatu sampai dengan telah cukup umur. Hal ini terjadi, misalnya karena perkawinan kedua orang tuanya putus. Di Indonesia, wali pengawas dijalankan oleh pejabat Balai Harta Peninggalan.
(3)  Pengampuan, yaitu seorang/perkumpulan tertentu yang ditunjuk hakim untuk menjadi pengampu bagi orang dewasa yang diampunya (kurandus) karena adanya kelainan, sakit ingatan, boros, lemah daya, tidak sanggup mengurus diri, dan berkelakuan buruk.
(4)  Perkawinan, yaitu mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya di antara dua pihak (laki-laki dan perempuan) dengan maksud hidup bersama untuk jangka waktu yang lama menurut undang-undang. Di Indonesia diatur dengan UU No. 1 Tahun 1974.
c)   Hukum kekayaan, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban manusia yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan mengatur benda (segala barang dan hak dapat menjadi milik orang atau objek hak milik) dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Hukum kekayaan mencakup sebagai berikut.
(1)  Hukum benda mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak (diakui dan dihormati setiap orang). Hukum kekayaan terdiri atas sebagai berikut
(a)  Hukum benda bergerak karena sifatnya (kendaraan bermotor) dan karena penetapan undang-undang (surat-surat berharga).
(b)  Hukum benda tidak bergerak karena sifatnya (tanah dan bangunan) karena tujuannya (mesin-mesin pabrik) dan karena penetapan undang-undang (hak portal dan hak hipotik).
(2)  Hukum perikatan mengatur hubungan yang bersifat kehartaan di antara dua orang atau lebih. Pihak pertama (kreditur) berhak atas suatu prestasi (pemenuhan sesuatu). Pihak lain (debitur) wajib memberikan sesuatu. Apabila debitur tidak menepati perikatannya, hal itu dinamakan wanprestasi. Objeknya adalah prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan yang terdiri atas (a) memberikan sesuatu yang membayar harga, menyerahkan barang, dan sebagainya; (b) berbuat sesuatu, yaitu memperbaiki barang yang rusak, membongkar bangunan, karena putusan pengadilan, dan sebagainya; (c) tidak berbuat sesuatu; yaitu tidak mendirikan bangunan, tidak memakai merk tertentu karena putusan pengadilan.
d)   Hukum waris, yaitu hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Hukum waris mengatur pembagian harta peninggalannya, ahli waris, urutan penerimaan warisan, hibah, serta wasiat. Pembagian harta warisan dilakukan dengan cara berikut ini.
(1)  Menurut undang-undang, yaitu pembagian warisan kepada si pewaris yang memiliki hubungan darah terdekat. Contoh jika seorang ayah meninggal, hartanya akan diwariskan kepada istri dan anaknya, tetapi apabila ia tidak mempunyai keturunan pembagian warisan diatur menurut undang-undang.
(2)  Menurut wasiat, yaitu pembagian waris berdasarkan pesan atau kehendak terakhir (wasiat) dari si pewaris yang harus dinyatakan secara tertulis dalam akta notaris. Penerima warisan disebut legataris, dan bagian warisan yang diterimanya disebut legaat.
to share...Share on FacebookShare on Google+Share on TumblrTweet about this on TwitterEmail this to someone

Komentar

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

artikel lainnya Jenis-Jenis Hukum

Wednesday 21 June 2017 | Uncategorized

Opo Kek Blog – Desa wisata merupakan salah satu destinasi yang menjadi andalan untuk mengenal kearifan…

Wednesday 21 June 2017 | Uncategorized

Produk inovasi lain yang tampil dalam Forum Inovasi Daerah II 2011 di Bandung, Jawa Barat, adalah…

Saturday 18 February 2017 | Uncategorized

BARANG-BARANG ANTIK UNTUK DIJUAL BUTUH KOLEKSI BARANG ANTIK yang OTENTIK? HUBUNGI – 0812.2608.1400. Kami, BARANG-BARANG ANTIK…

Wednesday 6 September 2017 | Uncategorized

Sekilas tentang Pangako Sa’Yo Pangako Sa’Yo adalah drama remake dengan judul yang sama di tahun 2000.…