Menu
Pasang iklan SEO disini Murah, 300.000/6 Bulan dan dapatkan Trafik setiap harinya

Mafia Peradilan : Budaya Atau Dosa ?

Nov
07
2017
by : . Posted in : Uncategorized

Oleh : Beni Prawira Candra Jaya

Indonesia merupakan Negara hukum dimana semua kegiatan penyelenggaraan Negara didasarkan atas asas yuridis . Hal ini sesuai dengan 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Berdasarkan isi pasal tersebut, maka jelaslah bahwa semua kegiatan penyelenggaraan Negara tidak akan terlepas dari peraturan perundang-undangan termasuk dalam kegiatan penyelenggaraan peradilan.

Peradilan sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu mengenai perkara pengadilan yang bersifat kebangsaan atau segala sesuatu mengenai perkara pengadilan yang meliputi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia.

Dalam perkembangannya, hukum tidak lagi menjadi dasar dalam mengakkan keadilan dan ketertiban umum, hal ini terbukti dari banyaknya kasus yang dijadikan sebagai “proyek” oleh penegak hukum itu sendiri. penegak hukum yang melakukan kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai mafia peradilan.

Mafia peradilan sendiri dapat diartikan sebagai “Perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif dan terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu ( aparat penegak hukum dan pencari keadilan ) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan “(Definisi KP2KKN, 2006 , dalam pelatihan Anti Mafia Peradilan).

Selain itu, Penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2002 juga menyebutkan bahwa mafia peradilan di Mahkamah Agung (MA) melibatkan para pegawai, pejabat, panitera, dan para hakim. Praktik mafia itu dilakukan dengan cara; pemerasan, penyuapan, pengaturan majelis hakim favourable, calo perkara, pengaburan perkara, pemalsuan vonis, pemberian ’surat sakti’, atau vonis yang tidak bisa dieksekusi.

Kemudian Ketua Komisi Yudisial (KY), M Busyro Muqoddas, mengatakan, cengkeraman mafia peradilan di Indonesia sudah sangat kuat. Bahkan, indikasinya kekuatan mafia itu sudah memasuki semua elemen penegakan hukum.

”Bila dilihat dari sejarahnya, mafia peradilan itu mulai menggeliat semenjak munculnya Orde Baru. Saat itu, lembaga hukum berada di dalam hegemoni kekuasaan. Sementara di sisi lain, kekuatan masyarakat sipil tak berdaya sama sekali.

Ironis, realita yang terjadi dalam paraktek peradilan seakan telah membudaya akibat terlalu banyaknya oknum – oknum penegak hukum yang mencari keuntungan didalam setiap permasalahan hukum yang terjadi.

Realita tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum menjadi luntur. Fakta – fakta tersebut mengakibatkan hilangnya harapan masyarakat akan adanya kepastian hukum dalam setiap permasalahan hukum.

Namun bukan berarti kondisi ini sebagai suatu indikasi kehancuran supremasi hukum. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan mulai dari diri sendiri dan mulai dari sekarang. Mulailah menjadi hakim, jaksa, dan pengacara bagi diri sendiri, mulailah dengan melakukan tindakan Self Concept yaitu mengatur diri sendiri dengan memberikan keyakinan bahwa setiap tindakan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Setelah kita terbiasa dengan melakukan Self Concept, dengan sendirinya kita akan mampu melakukan Self Control sehingga kita mampu mengontrol diri sendiri untuk terus melakukan tindakan yang dibenarkan menurut hukum. Tindakan – tindakan tersebut jika dilakukan secara terus menerus, akan memungkinkan timbulnya efek Social Control dimana masyarakat yang tinggal dan hidup disekitar kita akan mengikuti dan terus menyebar ke masyarakat yang lain.

Sumber : http://www.hukumpedia.com/beniprawira/mafia-peradilan-budaya-atau-dosa


KP2KKN JAWA TENGAH

to share...Share on FacebookShare on Google+Share on TumblrTweet about this on TwitterEmail this to someone

Komentar

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online

artikel lainnya Mafia Peradilan : Budaya Atau Dosa ?

Thursday 18 June 2015 | Uncategorized

BIOS dan System Information1.    Pengertian BIOSBIOS (Basic Input Output Sistem) adalah program controller standar yang terpasang…

Sunday 13 August 2017 | Uncategorized

SUARA PEMBAHARUAN – Selasa, 06 Mei 2014 [JAYAPURA] Bupati Maybrat, Papua Barat, Bernard Sagrim, yang menjadi…

Tuesday 2 June 2015 | Uncategorized

Berikan pendapatmu mengenai mengapa PPKI yang bersidang dan menentukan segala hal yang dibutuhkan oleh Negara Indonesia…

Friday 10 March 2017 | Uncategorized

Saat ini pembuatan batik di desa Maos Kidul pada umumnya masih dilakukan oleh para seniman batik…